Agung Wisnuwardana: Butuh Aksi Serius dan Ambisius Tangani Krisis Iklim Global

@tintamedia 0 Dibaca    November 15, 2021    Comment   

Agung Wisnuwardana: Butuh Aksi Serius dan Ambisius Tangani Krisis Iklim Global

Tintamedia.web.id -- Mengomentari isu global terkait mekanisme carbon offset dalam upaya mengatasi krisis iklim, Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan, krisis iklim sudah dalam kondisi darurat hingga membutuhkan aksi yang serius dan ambisius.

“Persoalannya, krisis iklim sudah berada pada kondisi yang gawat, diperlukan aksi yang serius dan ambisius untuk mengurangi emisi karbon, menata energi baru terbarukan dan menjaga suhu bumi maksimal bertambah 1,5 derajat celsius dibanding masa pra industri,” tuturnya pada Tinta Media, Jum’at (12/11/2021).

Ia menjelaskan, mekanisme carbon offset adalah negara maju dan korporasi akan memproduksi emisi karbon di suatu lokasi usaha kemudian mengurangi emisi karbon di tempat lain. “Dalam skala global, mekanismenya ditata dengan skema perdagangan karbon (carbon trading). Indonesia menyambut tren ini dengan mengeluarkan Perpres No. 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon,” ujarnya.

Agung mengatakan, tidak ada data yang menunjukan suatu negara ataupun korporasi yang serius mengangani krisis iklim. “Berdasarkan data tak ada satu negara pun dan tak ada satu korporasi pun yang melakukan aksi serius dan ambisius terkait hal ini,” ungkapnya.

Menurutnya, mekanisme carbon offset dan carbon trading merupakan pembajakan isu iklim global yang justru menunjukan ketidakseriusan penanganan krisis iklim. “Mekanisme carbon offset dan carbon trading ini hanyalah pembajakan isu iklim global oleh negara maju dan koporasi. Hal ini semakin menunjukkan ketidakseriusan terkait penanganan krisis iklim,” pungkasnya. [] Ikhty

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Legalisasi Perzinaan? Begini Legal Opini LBH Pelita Umat

@tintamedia 0 Dibaca    November 13, 2021    Comment   

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Legalisasi Perzinaan? Begini Legal Opini LBH Pelita Umat

Tintamedia.web.id --Terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021) yang diduga melegalisasi perzinaan, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan S.H., M.H. mengeluarkan pendapat hukumnya.

“Berkaitan dengan hal tersebut diatas saya akan memberikan pendapat hukum (legal opini) sebagai berikut,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (12/11/2021).

Pertama, perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa ‘tanpa persetujuan korban’ telah mendegradasi substansi kekerasan seksual. Dikhawatirkan menjadi legitimasi bagi pihak mana pun yang ingin melakukan seks di luar pernikahan berbasis persetujuan. “Frasa ini mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada ‘persetujuan korban. Dengan ‘persetujuan korban’ maka pihak mana pun tidak dapat mempersoalkan termasuk orang tua korban,” tuturnya.

Kedua, bahwa Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 mengatur materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, menurutnya, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi.

Ketiga bahwa “legalisasi” perbuatan asusila atau zina berbasis persetujuan tersebut adalah pengingkaran nilai agama atau syariah Islam, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. “Sudah semestinya Permendikbudristek tersebut dicabut atau direvisi,” ungkapnya.

Keempat, ada tindakan nyata dari LBH Pelita Umat terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. “Mempertimbangkan untuk melakukan gugatan atau Hak Uji Materi (HUM) terhadap peraturan tersebut,” pungkasnya. [] Ageng Kartika

FAKKTA: Pemerintah Tidak Memiliki Strategi Jitu untuk Mengurangi Angka Pengangguran

@tintamedia 0 Dibaca    November 12, 2021    Comment   

FAKKTA: Pemerintah Tidak Memiliki Strategi Jitu untuk Mengurangi Angka Pengangguran

Tintamedia.web.id --Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak, menilai pemerintah tidak memiliki strategi yang jitu untuk mengurangi angka pengangguran.

"Sampai sekarang, pemerintah tidak memiliki suatu strategi yang jitu untuk mengurangi angka pengangguran," tuturnya dalam Kabar Petang: Rakyat Jungkir Balik Cari Kerja, Pertanda Pemerintah Gagal, Selasa (09/11/2021) di kanal YouTube Khilafah News.

Menurutnya, kebijakan pemerintah kurang kuat untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. “Pemerintah lebih cenderung mendorong masuknya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dan tidak berupaya menghidupkan investasi domestik yang digerakkan oleh masyarakat lokal,” ungkapnya.

Ishak menilai, investasi asing yang awalnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja ternyata cenderung menggunakan tenaga kerja asing. Walhasil, jumlah pengangguran di pusat-pusat investasi masih cukup tinggi meski jumlah investasi naik.

"Ini saya kira persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah," pungkasnya. [] Alfiah

KH. Toha Cholili: Kewajiban Mengangkat Imam bagi Seluruh Umat Muslim di Dunia adalah Perintah Allah

@tintamedia 0 Dibaca    November 10, 2021    Comment   

KH. Toha Cholili: Kewajiban Mengangkat Imam bagi Seluruh Umat Muslim di Dunia adalah Perintah Allah

Tintamedia.web.id --Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Bangkalan KH. Toha Cholili menegaskan bahwa kewajiban untuk mengangkat imam bagi seluruh umat Muslim di dunia adalah perintah Allah.
“Kewajiban untuk mengangkat imam bagi seluruh umat Muslim di dunia itu merupakan kepentingan yang syar’i dan bagian dari menjalankan perintah Allah,” tuturnya dalam acara YukNgopi Edisi 27: Khilafah Bencana Bagi Umat? Sabtu (6/11/2021) di kanal YouTube Yuk Ngopi TV.

Menurutnya, tidak ada jalan bagi siapa pun untuk menolak, anti, apalagi menganggapnya sebagai bencana. Kewajiban ini harus dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian, kecintaan, kepatuhan dan ketaatan pada Allah SWT. “Yakni mematuhinya, ketika khilafah yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dilaksanakan dengan adil dan penuh keikhlasan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menganggap khilafah adalah bencana bagi umat Islam dinilai tidak pantas dan tidak bisa dibiarkan. “Kalimat ini saja bisa terlontar dari lisan orang yang sebenarnya tidak pantas untuk mengeluarkan statement-nya seperti ini, maka ini sekali-kali tidak bisa kita biarkan,” tegasnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Menag tersebut sangat menggelitik. “Saya pun terpanggil untuk menyikapi hal itu meskipun Menag ini termasuk bagian dari penguasa yang memegang hukum di negeri ini. Kita hanya menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan, agar setidaknya bisa menyadarkan saudara-saudara kita siapa yang bicara ini dan tujuannya apa,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it

Ketika BRIN Jadi Alat Policy, Indonesia Emas 2045 Bukan Tinggal Landas Justru Tinggal di Landasan

@tintamedia 0 Dibaca    November 09, 2021    Comment   

Ketika BRIN Jadi Alat Policy, Indonesia Emas 2045 Bukan Tinggal Landas Justru Tinggal di Landasan

Tintamedia.web.id -- Direktur Institute of Islamic Analysis and Development (INQIYAD) Dr. Fahmi Lukman khawatir, jika Badan Riset dan Innovasi Nasional (BRIN) dan Pendidikan Tinggi di Indonesia hanya menjadi alat policy atau kebijakan rezim, maka cita-cita Indonesia emas 2045 bukan tinggal landas justru tinggal di landasan.

“Ketika BRIN ini hanya menjadi alat policy atau alat aspek status dan bermacam hal yang kepentingannya sangat pragmatis, maka ia mengkhawatirkan Indonesia bukan menjadi tinggal landas untuk mencapai Indonesia emas 2045, tapi justru jadi tinggal di landasan dan tidak akan pernah mendapatkan kemajuan sebagaimana yang dicita-citakan,” tuturnya dalam acara Live FGD #23 FDMPB: BRIN dan Masa Depan Riset di Indonesia, Sabtu (23/10/2021) di kanal YouTube Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa.

Menurutnya, BRIB harus dikembalikan pada aspek pengembangan mutu universitas dan aspek daya inovasi dikembalikan kepada ahlinya.

“Oleh karena itu maka kembalikan aspek terkait dengan pengembangan mutu universitas, proses research yang terdapat di dalamnya, pendidikan yang terdapat di dalam konteks memproses generasi dalam pembelajaran tersebut kepada ahlinya,” ujarnya.

“Dan juga kembalikan aspek yang terkait dengan daya inovasi yang ada di dalam sebuah reseach itu pada ahlinya,” imbuhnya.

Ia menilai, membangun kehidupan sebuah bangsa atau sebuah negara itu tidak bisa dilepaskan dari pembangunan sumber daya manusianya secara keseluruhan. “Salah satunya adalah dengan terwujudnya sebuah proses pendidikan tinggi yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu teknologi serta juga melakukan inovasi,” tegasnya.

Fahmi menilai, BRIN dan pendidikan tinggi yang di dalamnya ada universitas adalah aset nasional yang sangat penting dan strategis. Sehingga pemerintah harus melihatnya sebagai sumber pengetahuan baru dan pemikiran yang inovatif, penyedia tenaga terampil yang kredensial dan kredibel, kontributor inovasi, penarik investasi bisnis, serta penyeimbang vitalitas sosial budaya. “Oleh karena itu, BRIN dengan sumber daya yang ada di dalamnya menjadi aspek penting bagi Indonesia,” ujarnya.

“Tapi, masalahnya sekarang adalah siapa yang akan memimpin BRIN tersebut? Sebab pemimpin BRIN akan memimpin research, memimpin daya inovasi bangsa ini menjadi lebih berkualitas tinggi sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Termasuk juga siapa yang akan memimpin dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang saat ini masuk era world class university,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it

Peneliti Siyasah Institute: Pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas Misleading

@tintamedia 0 Dibaca    November 07, 2021    Comment   

Peneliti Siyasah Institute: Pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas Misleading

Tintamedia.web.id -- Pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-20, 25-29 Oktober 2021, bahwa penyebab bencana dan perang saudara di dunia Islam adalah kelompok-kelompok Muslim ultrakonservatif yang ingin menerapkan fikih tertentu dinilai misleading.

“Pernyataan bahwa kelompok-kelompok Islam ultrakonservatif, radikal atau apapun nama yang dibuat Barat dan para pengikutnya, juga khilafah sebagai penyebab bencana di Timur Tengah adalah misleading,” tutur Peneliti Siyasah Institute, Iwan Januar dalam akun facebooknya Iwan Januar, Sabtu (30/10/2021).

Iwan menilai, pernyataan tersebut sebenarnya klise, khas analis Barat dan jauh dari kebenaran. “Mengaburkan fakta konflik dan bencana yang terjadi di dunia Islam semenjak runtuhnya Khilafah Islamiyyah hingga hari ini," ujarnya.

Menurutnya, ada dua kemungkinan mengapa Yaqut menyampaikan hal tersebut yaitu ketidaktelitiannya membaca situasi politik dunia Islam, atau kesengajaan memblur realita dan penyebab konflik serta bencana di dunia Islam.

“Apa yang disampaikan Yaqut sebenarnya sesuatu yang seragam sesuai arahan pengamat dan analis politik khas Barat. Membuat stigma tentang syariat Islam, khususnya hukum Khilafah, menyalahkan kelompok-kelompok Islam yang disebut ‘radikal’ atau istilah Menag adalah ultrakonservatif, lalu berujung menawarkan moderasi keislaman sebagai solusi,” bebernya.

Iwan juga menuliskan, para pengamat dan analis politik itu tidak pernah mau menyebutkan bahwa negara-negara Baratlah yang berperan dalam kekacauan yang terjadi di dunia Islam untuk melumpuhkan Islam, dan mengeruk keuntungan materi dari sana. “Sekurang-kurangnya ada dua kejahatan besar negara-negara Barat terhadap umat Muslim di kawasan Timur Tengah, atau dunia Islam secara keseluruhan,” ungkapnya.

Pertama, mengokohkan kedudukan rezim korup dan otoriter di negeri-negeri Islam. “Membiarkan korupsi merajalela, mendorong militer mendukung rezim-rezim tersebut, dan bertindak represif pada rakyat terutama pada kelompok-kelompok Islam dan para ulamanya yang kritis,” jelasnya.

Kedua, Menag juga para pengikut setia analis dan pengamat politik Barat. “Mestinya mengungkap kejahatan Barat yang terbesar terhadap dunia Islam, imperialisme atau penjajahan,” ujarnya.

Iwan menilai, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Prancis mempraktekkan apa yang dikenal sebagai neokolonialisme atau neoimperialisme di berbagai belahan dunia terutama kawasan Timur Tengah dan Afrika.

“Terutama, semenjak dicanangkan agenda war on terrorism, Amerika Serikat kian beringas menekan berbagai negara untuk manut pada agendanya,” pungkas Iwan. [] Ana Mujianah

Berislam tapi Menolak Menjalankan Syariat Islam, Ajengan YRT: Jalan Menuju Kebinasaan

@tintamedia 0 Dibaca    November 07, 2021    Comment   

Berislam tapi Menolak Menjalankan Syariat Islam, Ajengan YRT: Jalan Menuju Kebinasaan

Tintamedia.web.id -- Pernyataan seorang buzzer yang mengatakan bahwa meski dia memeluk Islam namun tidak percaya dan menolak jalankan syariat Islam di Indonesia dinilai sebagai jalan menuju kebinasaan.

“Hendaklah kita berhati-hati dari segala rayuan yang memalingkan dari apa yang Allah turunkan. Nilai apapun yang posisinya menggantikan syariah Islam hakikatnya adalah “jalan” baru selain syariat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ia adalah jalan menuju kerugian, kehancuran, dan kebinasaan," ungkap Mudir Ma’had Khadimus Sunnah Bandung Ajengan Yuana Ryan Tresna @yuanaryantresna (YRT) dalam akun telegramnya, t.me/yuanaryantresna, Sabtu (31/10/2021).

Lebih lanjut, Ajengan YRT menyatakan bahwa dilihat secara normatif, pernyataan tersebut sangat berbahaya. Berdasarkan firman Allah ta'ala dalam QS. al-Jatsiyah: 18-19 yang artinya "Kemudian Kami menjadikan kamu berada di atas syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu. Karena itu ikutilah syariah itu dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa."

“Berdasarkan ayat ini, Allah ta’ala memerintah kita agar senantiasa menjalankan semua syariah yang sudah Allah tetapkan," terangnya.

Ajengan YRT mempertegas hal tersebut dengan pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya (7/267), "Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik," pungkasnya. [] Ana Mujianah

Kerja Sama Dikaitkan Nama Jalan, Direktur Pamong Institute: Bukan Poin Penting

@tintamedia 0 Dibaca    November 07, 2021    Comment   

Kerja Sama Dikaitkan Nama Jalan, Direktur Pamong Institute: Bukan Poin Penting

Tintamedia.web.id-- Direktur Pamong Institute Roky Almaroky @wadipress_roky_almaroky menilai pemberian nama jalan di suatu negara dengan tokoh dari negara lain yang menjalin kerjasama hanyalah formalitas yang tidak memiliki poin penting.

“Ini menjadi unik kalau bentuk kerja sama negara dikaitkan dengan nama jalan. Menurut saya, itu bukan sesuatu yang musti dilakukan. Secara substansi tidak dapat sebenarnya. Karena itu lebih banyak pada formalitas atau hanya sekedar tampilan tempat. Tapi inti dari kerjasamanya apa? Tidak menjadi point penting,” ujarnya dalam Bincang Bersama Sahabat Wahyu: Tolak Nama Jalan Attartuk, Tokoh Sesat Pengkhianat Umat Selasa(2/11/2021) di kanal YouTobe Jakarta Qolbu Dakwah.

Menurutnya, hal itu justru akan merusak nilai keunikan pada negara tersebut. “Sebenarnya kalau mau kerjasama itu mestinya point penting yang didapatkan itu apa? Bukan sekedar tampilan nama-nama ditaruh di negara. Itu justru mengganggu keunikan negara lain. Apa urusannya?”

Wahyudi menilai, poin penting dari kerjasama adalah benefit yang saling menguntungkan.

“Bentuk kerjasama itu kan bisa diatur yang paling penting itu benefit kerjasamanya apa? Apakah memang bisa diambil kerjasama dalam bentuk pendidikan, tukar menukar mahasiswa, tukar menukar budaya, atau perdagangan yg saling menguntungkan?” ujarnya.

“Bukan kerja sama yang satu untung, yang satu rugi. Itu bukan kerjasama yang baik,“ tandasnya. [] Raras

Ajengan YRT: Tuduhan Buya Syakur kepada Shahabat Abu Hurairah ra. adalah Narasi Kebencian

@tintamedia 0 Dibaca    November 07, 2021    Comment   

Ajengan YRT: Tuduhan Buya Syakur kepada Shahabat Abu Hurairah ra. adalah Narasi Kebencian

Tintamedia.web.id -- Menanggapi video viral dari (seorang yang diduga) Buya Syakur yang meragukan shahabat Abu Hurairah radhiyallahu'anhu dalam periwayatan hadits, Mudir Ma’had Khadimus Sunnah Bandung Ajengan Yuana Ryan Tresna (YRT) @yuanaryantresna menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah narasi kebencian lama yang argumentasinya tidak proporsional.

"Narasi kebencian. Saya ingin tegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah narasi lama para pengkaji ketimuran (Islam) dari Timur dan Barat. Gagasan Abu Rayyah termasuk yang paling menonjol," tulisnya dalam akun telegramnya t.me/yuanaryantresna, Rabu (3/11/2021).

Ajengan YRT mengungkapkan, kritikan Abu Rayyah didukung kuat oleh kalangan orientalis dan kaum syiah. "Kritik Abu Rayyah ini ternyata tidak sendirian, ia mendapat dukungan kuat dari kalangan orientalis. Mereka yang dikenal ahli ketimuran ini saling menguatkan argumentasi mereka dalam upaya meragukan kualitas intelektual dan kepribadian Abu Hurairah. Demikian pula kaum Syiah di Timur seakan berpandangan sama dengan Abu Rayyah dan kaum orientalis itu dalam menilai Abu Hurairah," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa argumentasi kalangan orientalis ini tidak proporsional. "Kalau dikaji, argumentasi yang digunakan mereka tidak proporsional dan bertentangan dengan teori-teori ilmu hadits yang dirumuskan oleh ulama hadits. Juga tidak relevan dengan kenyataan yang tercermin dari sikap hidup Abu Hurairah," terangnya.

Ia menilai, kritik kalangan orientalis terhadap pribadi dan peran Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadits bukan kritik ilmiah melainkan hanya kebencian atas pribadi Abu Hurairah.

“Agar kredibilitas shahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits itu jatuh," pungkasnya.[] Imas

Gus Syam: Beri Label Tak Pantas pada Khilafah Bisa Menjadikan Murtad

@tintamedia 0 Dibaca    November 06, 2021    Comment   

Gus Syam: Beri Label Tak Pantas pada Khilafah Bisa Menjadikan Murtad

Tintamedia.web.id -- Menanggapi beragam tanggapan negatif terhadap gagasan khilafah, Cendekiawan Muslim Ustaz Syamsuddin Ramadhan menilai, pemberian label tak pantas pada Khilafah bisa menjadikan orang tersebut murtad atau keluar dari Islam.

“Memberi label hukum-hukum Islam termasuk Khilafah di dalamnya dengan label-label yang tidak pantas atau tidak senonoh itu termasuk perbuatan kufur dan bisa menjadikan orang yang melakukannya itu keluar dari agama Islam,” ungkapnya dalam Rubrik Fiqh Siyasih: Hukum Menyatakan Khilafah Sumber Bencana di kanal _YouTube Khilafah Channel Reborn, Rabu, (02/11/2021).

Gus Syam, panggilan akrabnya, menegaskan, orang yang memberikan tuduhan-tuduhan keji atau melecehkan hukum yang dibawa oleh Baginda Nabi SAW yang praktekkan oleh para sahabat itu jelas-jelas termasuk bagian dari kemungkaran. “Kalau yang diingkari atau yang dicela tadi atau yang dia propagandakan tidak layak diterapkan itu hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil qod’i orang bisa keluar dari Islam,” tegasnya.

Sedangkan kalau hukumnya ditetapkan berdasarkan dari dalil zhanni, menurutnya, itu tidak boleh dikafirkan tapi hukumnya termasuk orang itu fasik.

Lebih lanjut, ia memaparkan, dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab Ayat 57 menyebutkan: “Dan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul Nya. Maka dia itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu akan Allah laknatnya di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat Dan Allah telah menyediakan bagi mereka itu siksaan yang menghinakan.”

“Maka, termasuk bagian menyakiti Allah dan Rasul-Nya itu adalah mencela hukum Allah, membuli hukum Allah. Salah satunya adalah hukum tentang Imam atau khilafah,” tegasnya.

Gus Syam juga mengingatkan kepada kaum Muslim agar tetap merespon persoalan ini. “Tapi kita tidak boleh kehilangan fokus bahwa persoalan bangsa ini disebabkan karena diterapkannya sistem kapitalisme dan liberalisme,” pungkasnya.[] Nur Pujiyanto

Situs BSSN dan BIN Dibobol, GCW: Memalukan!

@tintamedia 0 Dibaca    November 05, 2021    Comment   

Situs BSSN dan BIN Dibobol, GCW: Memalukan!

Tintamedia.web.id -- Dibobolnya lembaga atau institusi yang menangani intelejen suatu negara, dinilai Rif'an Wahyudi Direktur Global Cyber Watch (GCW) bukan saja memalukan, tetapi juga menunjukkan sistemnya yang sangat lemah.

"Tidak hanya 10 institusi yang kemarin sempat ditahan. Termasuk BSSN sama BIN. Inikan jadi lucu. Lembaga atau institusi yang menangani intelejen suatu negara tetapi justru dibobol. Hal ini bukan saja memalukan tetapi juga menunjukkan sistemnya yang sangat lemah," ujarnya dalam acara Kabar Petang: Heran, Kok Situs BSSN Bisa Dibobol? Sabtu (30/10/2021) di kanal YouTube KC News.

Menurutnya, data yang sudah diambil bisa sampai pada tingkat penjajahan yang lunak. "Apalagi negara itu datanya sudah diambil semua, jumlah penduduknya, potensi SDA-nya dan seterusnya. Itu bisa sampai pada tingkat penjajahan yang lunak," ungkapnya.

Rif'an menyarankan dua upaya strategis untuk menghadapi serangan cyber.

Pertama, adalah meningkatkan kualitas programernya. “Ketika mendesain sebuah sistem IT maka yang harus mencakup di dalamnya security keamanannya sehingga sudah menutup celah dari manapun untuk bisa dibobol yang itu berlapis-lapis," jelasnya.

Kedua, berkaitan dengan regulasi pengamanan. “Berarti domain negara untuk melakukan pengamanan baik kepada individu maupun pada perusahaan, termasuk pada negara itu sendiri. Supaya tidak terjadi dampak yang merugikan," pungkasnya.[]Rita