Investasi, Jerat Kapitalisme yang Berbahaya

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 16, 2023    Comment   

Investasi, Jerat Kapitalisme yang Berbahaya

Tinta Media - Presiden Jokowi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 menekankan pentingnya investasi bagi perekonomian Indonesia. Beliau juga meminta agar para kepala daerah meningkatkan investasi  untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Imbauan Presiden ini ditanggapi dengan baik oleh Bupati Bandung dengan menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 24 kecamatan.  Penyelesaian  RTRW dan RDTR ini sebagai sarana untuk mendapatkan investasi di Kabupaten Bandung, khususnya untuk pembangunan 

pariwisata yang sangat besar potensinya. (de JURNAL.com, Bandung)

Dalam sistem ekonomi Kapitalis, investasi dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi pembangunan, sehingga keran investasi dibuka lebar di berbagai sektor pembangunan. Investasi lokal, apalagi asing diberi karpet merah oleh pemerintah dengan adanya berbagai fasilitas pendukung agar proyek berjalan dan menguntungkan. Pemerintah pusat pun berkomitmen memberikan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Indonesia.

Akan tetapi, pengamat ekonomi Vidia Gati memberikan peringatan bahwa peningkatan investasi tidak selalu sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ambil contoh Cina yang menerapkan sistem kapitalisme dengan investasi sebagai pendorong utamanya. 

Pengamatan selama 40 tahun di Cina memberikan hasil bahwa peningkatan investasi hanya sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan menjadi negatif atau turun (Zhang Q & Zhang Z, 2023), sejalan dengan habisnya sumber daya alam yang menjadi penarik investor menanamkan modalnya. 

Investasi juga menimbulkan kerusakan alam akibat eksploitasi dan konflik pertanahan dengan masyarakat setempat karena investor fokus pada bagaimana mencari keuntungan sehingga segala cara dilakukan, tidak peduli dampak pada sekelilingnya. Pemerintah hanya bertindak sebagai pembuat regulasi yang lagi-lagi berpihak pada investor, bukan pada rakyat. 

Yang paling bahaya, pembangunan disandarkan pada investasi dari oligarki lokal, terutama asing. Hal ini akan dapat melemahkan kedaulatan negara dalam bentuk penjajahan ekonomi.  

Investasi pada dasarnya adalah jerat kapitalis berupa utang yang menuntut balasan dengan berbagai hal sesuai keinginan investor, seperti peraturan pemerintah yang menguntungkan mereka, keringanan pajak atau kedaulatan mengelola suatu wilayah. Negara akan mudah disetir sesuai kepentingan investor. Peraturan akan berpihak pada investor dan rakyat terlupakan.

Tentu hal di atas tidak akan terjadi bila sistem Islam dalam naungan khilafah digunakan dalam pembangunan. Politik ekonomi Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar rakyat, karena khalifah berperan sebagai pengurus urusan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya oleh Allah Swt.  Khalifah sebagai pelaksana syari'at akan berhati-hati dan penuh perhitungan dalam menggunakan dana dari Baitul Maal atas dasar iman kepada Allah Al Mudabbir.  

Politik ekonomi Islam anti-berutang dan anti-penjajahan karena kemerdekaan yang hakiki adalah hidup tanpa utang. Dalam melakukan pembangunan, khilafah akan menggunakan pembiayaan yang mandiri, tidak akan menggunakan dana hasil investasi atau utang. Pembiayaan mandiri diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam milik negara dan milik umum yang dikelola oleh negara sehingga membuka lapangan kerja yang luas bagi warga. Selain itu, pembiayaan pengurusan urusan rakyat diperoleh dari harta ghanimah, fa'i, zakat, jizyah, dan kharaz. Ini cukup untuk membuat rakyat sejahtera dalam naungan khilafah. 

Wallahu a'lam bish shawwab

Oleh: Wiwin

Sahabat Tinta Media 

Pelayanan Kesehatan Terbaik Hanya Ada dalam Sistem Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 16, 2023    Comment   

Pelayanan Kesehatan Terbaik Hanya Ada dalam Sistem Islam

Tinta Media - Penghargaan bergengsi tingkat nasional Swasti Saba Wistara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) diraih oleh Dadang Supriatna selaku Bupati Kabupaten Bandung yang menjabat selama 2,5 tahun. Ini adalah penghargaan yang ke-230. (VISI.NEWS, JAKARTA)

Dengan didampingi Asisten Ekbang Pemkab Bandung H Marlan, Asisten Administrasi Umum Nina Setiana, Asisten Pemkesra Ruli Hadiana, dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna menerima secara langsung penghargaan tersebut pada hari Selasa (28/11/2023) di Kempinski Hotel, Mall Indonesia.

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung telah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk pelayanan medis dan kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan menilai baik terkait sanitasi lingkungan dan derajat kesehatan di Kabupaten Bandung 

Dadang Supriatna mendedikasikan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Ia berharap  kesehatan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun dan akan mengangkat IPM (indeks pembangunan manusia) kita.

Pada dasarnya, pelayanan kesehatan memang sudah menjadi hak rakyat seluruhnya. Kesehatan merupakan sebuah keadaan yang diharapkan oleh banyak orang tanpa memandang miskin atau kaya. Semua pasti mendambakan sehat jasmani dalam kehidupan. 

Memang, sudah seharusnya sarana dan prasarana terkait pelayanan kesehatan menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perlu dipahami juga bahwa fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan merupakan amanah yang harus dipenuhi untuk kepentingan publik. 

Lantas, apa landasan atau standar yang digunakan untuk menetapkan sebuah penghargaan tersebut? Faktanya, layanan kesehatan yang bagus tetap tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan, apalagi dengan adanya jaminan BPJS yang cenderung diabaikan/kurang diperhatikan saat berobat. Mungkin tidak semua demikian, tetapi banyak juga keluhan masyarakat mengenai hal itu. 

Layanan medis yang berkualitas tidak serta-merta bisa dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan para konglomerat yang berduit saja. Dalam sistem kapitalis liberal, semua dihitung untung rugi. Semua fasilitas yang ada tidak semata-mata untuk kepentingan publik. Jadi, mustahil layanan kesehatan masyarakat akan bisa dijangkau oleh semua kalangan.  Karena pada faktanya, semua hanya bersifat pragmatis 

Di sisi lain, masalah stunting juga masih menjadi polemik yang tidak kunjung selesai. Masih banyak anak yang kekurangan gizi sehingga mengakibatkan berbagai macam penyakit. 

Walaupun sarana-prasarana, layanan medis, seperti rumah sakit yang mewah cukup banyak, itu bukan tolak ukur sebuah prestasi jika masyarakat masih dalam keadaan miskin dan ekonominya rendah. 

Meraih penghargaan adalah pencapaian yang bagus, tetapi belum sesuai dengan standar yang seharusnya menjadi tolak ukur sebuah prestasi. Hal ini karena tolak ukur baik dan buruk seharusnya sesuai dengan standar syariat, bukan akal manusia.  

Pelayanan kesehatan dalam Islam adalah hak setiap individu, baik muslim maupun nonmuslim. Tidak ada beda kelas, semua mendapatkan hak yang sama. Semua layanan kesehatan dalam Islam diberikan secara gratis, tidak dipungut biaya. Masyarakat tidak dibebani untuk mengeluarkan biaya layanan kesehatan karena negaralah yang akan menanggung semuanya.

 

Dari mana biayanya? Negara Islam adalah negara yang mandiri, mempunyai pemasukan besar dari sumber daya alam yang dikelola oleh negara untuk disalurkan kembali kepada rakyat, di antaranya melalui  pelayanan kesehatan gratis. 

Kepemilikan dalam sistem Islam berbeda dengan sistem kapitalis. Ada tiga kepemilikan dalam Islam yang harus diurus sesuai syari'at, yaitu kepemilikan umum, negara, dan individu. 

Kepemilikan umum yaitu terkait dengan barang tambang, seperti minyak bumi, emas, batubara, dll. Juga ada air dan padang rumput atau hutan yang tidak boleh dikelola oleh segelintir orang, tetapi harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan Insfratruktur lain. 

Pemasukan besar yang diperoleh negara dari hasil pengelolaan kepemilikan umum hanya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Negara akan benar-benar mengurus rakyat berdasarkan keimanan, semata-mata mencari rida Allah Swt. Setiap pemimpin sadar akan pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Karena itu, wajar jika seorang khalifah (pemimpin) akan betul-betul mengurus rakyat dengan baik. 

“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Al-Bukhari)

Maka dari itu, kemajuan dan keberhasilan sebuah daerah atau negara hanya bisa diraih dengan penerapan Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan, tidak dengan aturan buatan manusia yang lemah dengan standar sesuai akal semata. 

Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem

Sahabat Tinta Media

Stunting Mengancam Anak Bangsa

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 16, 2023    Comment   

Stunting Mengancam Anak Bangsa

Tinta Media - Anggota komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menyoroti penanganan stunting di Indonesia yang belum optimal agar pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk mendorong program stunting. Rahmad mengatakan, masyarakat perlu dilibatkan, lantaran program stunting seperti menyediakan makanan-makanan bergizi untuk anak di daerah-daerah kerap di bawah standar. Ini menjadi pengalaman berharga, pengalaman yang sangat baik. Untuk itu, saya kira pendekatan untuk intervensi makanan tambahan dan pendekatan menggunakan pemberdayaan masyarakat, ucap Rahmad kepada Beritasatu.com, Jum'at 1/12/2023. 

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrang, mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan dan penanganan stunting (kekurangan gizi pada anak) ditingkat daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sebelumnya mencatat bahwa dana stunting di suatu daerah ada yang di gunakan untuk keperluan rapat dan keperluan dinas. "Presiden Jokowi menyampaikan bahwa (pendanaan stunting)   tidak di gunakan dengan benar, menjadi salah satu tantangan di pelaksanaan yang banyak kendala", ujar Hasbullah kepada beritasatu.com pada Kamis 30/11/2023. 

Hasbullah menilai penyelewengan dan stunting terkait dengan perilaku korupsi di kalangan pejabat Indonesia, yang menjadi salah satu penyebab lambatnya penurunan prevalensi stunting. Ia juga menyebabkan ada daerah yang menjadikan menu yang tidak layak untuk anak dalam program penanganan stunting. 

Stunting adalah salah satu persoalan serius bangsa yang harus segera diselesaikan karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Penyebab malnutrisi jangka panjang (kronis), kekurangan asupan gizi bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya selama kehamilan. Stunting juga terjadi pada anak memasuki usia dua tahun. Juga tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan  faktor genetik dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. 

Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak segera ditangani dengan serius. Ada pula banyak faktor yang berpengaruh. Meski sudah banyak program, namun tidak kunjung terselesaikan karena tidak menyentuh akar masalahnya. Penyebab stunting yang lainnya yaitu masalah sosial orang tuanya yang tidak punya perlindungan kesehatan. 

Di sisi lain, ada dana besar yang dialokasikan untuk stunting namun mirisnya ada banyak korupsi. Padahal, sesungguhnya Islam telah memberi perhatian penting dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas, negara bukan hanya akan memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan sebaik-baiknya pelayanan, namun juga kemiskinan sebagai akar permasalahannya pun mampu diatasi. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi para ayah agar dapat memberi asupan nutrisi dengan gizi yang layak untuk keluarganya. 

Negara membangun struktur publik yang lengkap, seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan agar seluruh warga dapat menikmati pelayanan dengan baik, murah bahkan bisa gratis. Penerapan sistem kapitalis adalah sumber masalah bagi kesejahteraan rakyat. Selama sistem tidak dicampuri dengan sistem kapitalis maka akan lahir generasi sehat, cerdas akalnya.

Hanya dengan aturan Islamlah akan terwujud generasi yang cemerlang dan berkualitas. Stunting tidak mungkin  terselesaikan selama negara masih menerapkan sistem kapitalis. Islam memilih sistem ekonomi yang mampu menyelesaikan stunting dan mewujudkan kesejahteraan hidup individu per individu dengan sistem ekonomi riil non ribawi serta pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam yang tepat, adil dan merata. 

Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Upi Ainun

Sahabat Tinta Media 

Hipokrit Kronis

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 16, 2023    Comment   

Hipokrit Kronis

Tinta Media - Ada satu jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu hipokrit kronis. Penyakit yang satu ini sudah lama menjangkiti Amerika, negara adidaya, polisi dunia, dan dedengkot kapitalisme.

Lihatlah sepak terjang AS melalui politik luar negerinya, menggunakan segala cara agar seluruh dunia tunduk terhadapnya, sehingga hegemoni kian kokoh. Dia juga menggunakan boneka pada setiap negeri jajahannya.

Tak pelak lagi, cengkeramannya bisa kita lihat saat Anthony Blinken mengatakan bahwa Israheel sedang menghadapi "organisasi teroris" yang menyerang dengan cara paling mengerikan. 

"Dari sudut pandang kami, ini harus mengarah pada pembentukan negara Palestina. Kita tidak akan memiliki perdamaian dan keamanan yang tahan lama bagi Israheel, kecuali dan hingga aspirasi politik Palestina terpenuhi," ungkap Anthony. (VOA Indonesia,(10/12/2023)

Jelas, apa yang diungkapkan Menlu AS tersebut merupakan standar ganda. Ini adalah bentuk kemunafikan (hipokrit) AS dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Hamas yang memperjuangkan tanah air dari penjajah disebut organisasi teroris, sedangkan Israheel penyerobot tanah orang, penjajah dan pembantai warga Gaza tidak disebut teroris.

Kedua, ungkapan "dari sudut pandang kami" mengisyaratkan pandangan sebagai kampiun kapitalisme. Solusi yang ditawarkan tentulah yang menguntungkan bagi AS sendiri. Dengan solusi tersebut, AS dapat mengontrol wilayah Timur Tengah. 

Ketiga, Israheel tetap akan dipertahankan oleh AS di wilayah Palestina, dengan memainkan boneka-bonekanya yang lain. Mereka telah dan akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israheel.

Keempat, apa yang disebut sebagai aspirasi politik Palestina hanyalah lip service mereka kepada penguasa boneka yang ia ciptakan sendiri. Sesungguhnya, kekuasaan yang diberikan AS kepada penguasa Palestina hanyalah semu.

Inilah yang perlu disadari dan dipahami oleh kaum muslimin. Kapitalisme akan terus menggunakan standar ganda dalam menyerang Islam dan ajarannya, mengkriminalisasi pejuangnya hingga kaum muslimin mau mengikuti mereka.[]

Oleh: Muhammad Nur

Intelektual Muslim

Kenapa Harus Khilafah?

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 15, 2023    Comment   

Kenapa Harus Khilafah?

Tinta Media- Tidak sedikit dari umat Islam sendiri alergi dengan Khilafah dan bahkan lebih memilih demokrasi untuk aspirasi politik mereka. Padahal, sudah terbukti bahwa politik dalam konteks demokrasi hanya untuk tujuan kekuasaan. Mereka berebut kekuasaan, mempertahankannya dengan segala cara, tapi lupa untuk mengurusi rakyat dengan kekuasaan yang didapat. Dalam Islam kekuasaan bukan tujuan tapi metode untuk mencapai tujuan yakni mengembalikan kehidupan Islam. Khilafah dibutuhkan agar bisa menerapkan Islam secara kaffah sehingga terwujudlah kehidupan Islami yang mendorong penduduk satu negeri beriman dan bertaqwa.

Ini juga dicontohkan Rasulullah saat tantangan dakwah yang begitu besar di Mekkah sehingga beliau dan para sahabat memutuskan hijrah ke Madinah. Kekuasaan sangat diperlukan untuk menghilangkan penghalang dakwah dan agar Islam bisa diterapkan secara kaffah. Penyebaran Islam begitu cepat saat Islam diemban oleh negara dengan dakwah dan jihad. Umat menyaksikan Islam sebagai rahmatan lil alamiin sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Oleh karena itu kita wajib memperjuangkan Khilafah agar kewajiban menerapkan Islam secara kaffah bisa dilaksanakan dan agar kehidupan Islami yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud, sehingga pintu berkah dari langit dan bumi terbuka untuk penduduk satu negeri yang beriman dan bertaqwa seperti yang dijanjikan Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat Al-A’raf Ayat 96.

Oleh: Mochamad Efendi

Sahabat Tinta Media