Tinta Media

Selasa, 02 Januari 2024

Oxfarm Internasional Jelaskan Empat Ketimpangan Utama Ekonomi di Indonesia




Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) ungkapkan empat ketimpangan ekonomi di Indonesia sebagaimana laporan yang dikeluarkan oleh Oxfarm Internasional. 

“Dalam laporannya, Oxfarm Internasional menjelaskan bahwa setidaknya ada empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia,” ujarnya dalam video All About Khilafah, Cara Khilafah Menuntaskan Problem Ketimpangan Ekonomi, dalam kanal YouTube Muslimah Media Center, Rabu (27/12/2023). 

Empat ketimpangan ekonomi tersebut, jelas narator adalah sebagai berikut:

Pertama, upah murah dan pekerjaan yang tidak memberikan rasa aman bagi mereka yang berada di bagian paling bawah semakin memperparah masalah ketimpangan. Akibatnya pekerja merasa tidak berdaya untuk mengangkat diri mereka dari jurang kemiskinan. 

Kedua, ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti jaringan listrik dan jalan yang berkualitas semakin memperlebar ketimpangan spasial antara kota dan desa. 

Ketiga, pemusatan penguasaan lahan oleh perusahaan besar dan individu kaya menyebabkan manfaat yang diperoleh dari hak kepemilikan lahan hanya menumpuk pada mereka yang berada di bagian teratas dengan mengorbankan masyarakat yang lain.

Keempat, sistem perpajakan telah gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan masih jauh dari potensi pencapaiannya dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai layanan publik. 

Buruknya Distribusi

Sebaliknya, narator menuturkan, persoalan ketimpangan ekonomi tidak akan terjadi di dalam Khilafah Islam. Sebab sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sistem yang diterapkan di dalamnya sangat memperhatikan sistem distribusi kekayaan. 

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, lanjutnya, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat itulah yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. 

“Karena itulah politik ekonomi Islam akan menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi, baik berupa pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan keamanan,” ungkapnya. 

Beralih ke Negara

Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, papar narator, kewajiban itu beralih kepada kerabatnya mulai dari yang terdekat. Jika tidak mencukupi diambilkan dari harta zakat. Jika belum mencukupi kewajiban itu beralih ke negara. 

“Negara bisa memberikan bantuan langsung maupun dengan memberi pekerjaan karena semua potensi kekayaan alam yang menjadi sumber pendapatan penting negara akan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya. 

Lebih lanjut narator menjelaskan bahwa dalam Islam barang-barang tambang yang melimpah seperti emas, perak, timah, batubara, minyak dan gas adalah milik rakyat yang disebut milkiyah ammah sehingga tidak boleh diberikan kepada individu swasta apalagi asing. 

Kekayaan alam milik umum ini, urainya, harus dikelola negara dengan baik, amanah, profesional dan penuh tanggung jawab serta seluruh hasilnya untuk kepentingan rakyat.

“Dengan sistem ini rakyat Indonesia dengan alamnya yang kaya raya ini akan sejahtera,” tandasnya. [] Langgeng Hidayat

Ledakan Tungku Smelter PT. ITSS, MMC: Kapitalisme Abaikan Tanggung Jawabnya terhadap Pekerja?

Tinta Media - Ledakan yang terjadi pada tungku smelter nikel di PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park dinilai MMC sebagai fakta kapitalisme yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pekerja.

"Fakta ini semakin meneguhkan potret perusahaan dalam sistem kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abaikan tanggung jawabnya terhadap pekerja," tuturnya dalam Serba Serbi MMC: Smelter Meledak, Kapitalisme Abai terhadap Keselamatan Pekerja, Selasa (26/12/2023) di kanal YouTube Muslimah Media Center. 

"Selain itu, terdapat hal lain yang berpengaruh terhadap abainya jaminan keselamatan kerja, yakni regulasi sistem sanksi negara kapitalisme senantiasa cenderung tidak berlaku tegas kepada para pemilik modal atau investor meski mereka melakukan pelanggaran," tambahnya. 

Ia memaparkan bahwa berdasarkan catatan WALHI sepanjang tahun 2022 hingga 2023 tidak ada satu pun perusahaan yang disanksi tegas atas kejadian yang merenggut nyawa pekerja. Sebaliknya perusahaan malah memberi sanksi kepada para pekerja yang menuntut hak-haknya. "Fakta kezaliman seperti ini adalah sebuah keniscayaan selama sistem kapitalisme berdiri. Negara akan berada di bawah kendali para pemilik modal atau investor baik asing maupun Aseng," paparnya. 

Menurutnya, kebebasan kepemilikan menjadi prinsip ekonomi kapitalisme. Karena itu, perusahaan swasta seperti milik Cina bisa menguasai harta milik umum seperti tambang nikel. Negara kapitalisme juga begitu memfasilitasi prinsip ini, lantaran para pemilik modal adalah penyumbang dana para penguasa yang ingin meraih jabatan. Selain itu, penguasa kapitalisme memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. "Mereka menggandeng swasta menarik kekayaan alam kemudian hasilnya mereka nikmati berdua," ujarnya. 

"Demikianlah kezaliman demi kezaliman yang terjadi jika diatur dengan sistem kapitalisme. Berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam yakni Daulah Khilafah," imbuhnya.
  
*Jaminan Keselamatan* 

Ia menyatakan bahwa Islam begitu memperhatikan nyawa manusia termasuk jaminan keselamatan pekerja, tercakup dalam akad ijarah atau perburuhan antar pekerja dan majikan atau perusahaan. "Akad ijarah adalah akad atau kesepakatan atas suatu jasa dengan adanya imbalan atau kompensasi tertentu," jelasnya. 

"Karenanya, baik pekerja maupun majikan harus sama-sama memahami rukun-rukun ijazah beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak," bebernya. 

Ia mengungkapkan bahwa jaminan keselamatan pekerja adalah kewajiban majikan atau perusahaan yang mempekerjakannya. Majikan atau perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi, defisiensi, produktivitas kerja bahkan hilangnya nyawa. "Tindakan ini dilakukan agar pekerja terhindar dari bahaya," ungkapnya. 

"Khilafah akan memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban konsep kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang lalai dari tanggung jawabnya," terangnya. 

Dengan demikian, lanjutnya, insiden seperti yang terjadi di ITSS dan perusahaan sejenis bisa dicegah. Bahkan lebih dari itu, jika dilihat perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menguasai sumber kekayaan alam. Dalam Islam, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah adalah harta milik umum atau milkiah ammah haram dikuasai dan dimonopoli oleh swasta. "Harta ini harus dikelola negara dan hasilnya diserahkan kepada rakyat dalam bentuk jaminan kebutuhan," tukasnya. 

Ia melihat bahwa di sisi lain, khilafah akan memastikan setiap warganya yang bekerja di bawah naungan perusahaan yang dikelola negara mendapatkan keselamatan kerja dan hak-haknya sebagai pegawai sehingga konsep K3 akan benar-benar diterapkan. "Tidak diabaikan demi mengejar keuntungan seperti yang dilakukan oleh perusahaan dan negara kapitalisme," pungkasnya.[]Ajira

Senin, 01 Januari 2024

FIWS: PBB adalah Alat Penyelamat bagi Ideologi Kapitalisme



Tinta Media - Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Bung Farid Wadjdi mengungkapkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan alat penyelamat bagi ideologi kapitalisme.

"Keberadaan PBB juga sesungguhnya ini menjadi semacam alat penyelamat bagi ideologi kapitalisme," ujarnya dalam acara Kabar Petang dengan tema Bongkar Siasat Amerika Atas Gaza di kanal Youtube Khilafah News Rabu (27/12/2023).

Ia menilai, adanya PBB yang menyerukan gencatan senjata yang tidak disetujui Amerika, tapi kemudian disetujuinya hanya pada aspek pengiriman bantuan kemanusiaan, seolah-olah Amerika itu masih baik. "PBB itu masih baik, sistem ideologi kapitalisme itu masih baik. Padahal apa yang terjadi sekarang Palestina sesungguhnya mengukuhkan peradaban ideologi kapitalisme," tuturnya. 

Menurutnya, ini menunjukkan bagaimana ideologi kapitalisme itu memberikan legitimasi pembunuhan dan pembantaian genosida terhadap umat manusia dengan kebijakan-kebijakannya yang double standar bahkan tidak masuk akal.

"Seperti sekarang ini satu sisi Amerika tidak menyetujui gencatan senjata, di sisi lain Amerika setuju terhadap bantuan kemanusiaan," ungkapnya.

Padahal, bebernya, pembantaian yang menyebabkan persoalan manusia itu disebabkan karena perang yang dilakukan oleh entitas penjajah yahudi.

"Ini adalah logika yang tidak masuk akal. Itu bagaikan penjahat dibiarkan memukuli tuan rumah yang mereka rampok kemudian diberikan ruang dan waktu. Kemudian mengobati tuan rumah yang digebuki penjahat, tapi penjahatnya dibiarkan untuk melakukan kejahatan lagi," pungkasnya.  [] Setiyawan Dwi.

FIWS: Berharap pada PBB adalah Kebodohan dan Melupakan Kejahatan



Tinta Media - Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai penguasa-penguasa Arab yang masih berharap pada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah sebuah Kebodohan dan melupakan kejahatan. 
"Jadi, berharap pada PBB adalah suatu kebodohan dan melupakan kejahatan artinya telah mengulur-ulur waktu membesarkan pembantaian terhadap kaum muslimin," tuturnya dalam acara Kabar Petang dengan tema Bongkar Siasat Amerika Atas Gaza di kanal Youtube Khilafah News Rabu (27/12/2023). 

Menurutnya, berharap pada PBB jelas-jelas dalam catatan sejarah, tidak pernah berpihak pada kaum muslimin. "Dari sana seharusnya sudah muncul kesadaran bahwa berharap agar PBB itu adalah hal yang mustahil," ungkapnya. 

Farid mengatakan, penguasa-penguasa Arab yang masih berharap pada PBB sebenarnya hanya sekedar lari dari tanggung jawab mereka melakukan tindakan nyata yaitu mengirim pasukan militer. 

"Karena pengiriman pasukan militer inilah yang secara nyata bisa menghentikan serangan-serangan keji yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi Zionis," pungkasnya.[] Setiyawan Dwi

SELAMAT DATANG DI NEGERI DAGELAN

Tinta Media - Selamat datang di negeri dagelan, jika kita hidup di sebuah negeri dan mendapati entitas politiknya tidak mampu menyelenggarakan dan mempertahankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan, seperti memberikan keamanan, pelayanan dasar kepada warganya, dan memelihara ketertiban. Selamat datang di negeri dagelan, jika kita berada dalam sebuah negeri, korupsi, kolusi dan nepotisme menggurita tak terkendali. 

Selamat datang di negeri dagelan, jika kita hidup di sebuah negeri, orang-orang baik dimusuhi, sementara orang-orang jahat dihargai. Orang-orang jujur dianggap berbohong, sementara para pembohong dianggap jujur. Para pengkhianat bertengger sebagai penguasa, sementara orang-orang amanah disingkirkan dipenjara. Kekuatan dibangun di atas hawa nafsu kekuasaan, bukan dibangun di atas hukum dan kemuliaan. 

Selamat datang di negeri dagelan, di saat kita hidup di sebuah negeri yang mengalami ketidakstabilan keamanan yang tinggi, termasuk konflik bersenjata, perang saudara, dan kejahatan yang merajalela. Pemerintahannya tidak dapat memberikan perlindungan dan keamanan kepada warganya. Pemerintahannya tidak mampu menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kepada warganya. 

Selamat datang di negeri dagelan, jika kita hidup di sebuah negeri, korupsinya merajalela dan kehadiran kejahatan terorganisir. Krisis ekonomi berkelanjutan, tingginya tingkat pengangguran, dan kesenjangan ekonomi yang besar. Negeri itu tidak mampu menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Entitas politiknya sibuk mengurusi isi perut sehingga tidak mampu mengelola perbedaan etnis, agama, atau politik sehingga sering terjadi kerentanan konflik internal. 

Ibn Khaldun (1332-1406) adalah seorang sejarawan dan filsuf Muslim Berber asal Tunisia yang dikenal karena karyanya yang monumental, "Muqaddimah" (Pendahuluan). Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun mengembangkan teori peradaban yang mencakup siklus naik turunnya kebudayaan dan masyarakat. Di Indonesia mungkin sedang mencapai siklus kemunduran yang cukup parah karena terjadi berbagai bentuk kerusakan dan kemunduran di banyak aspeknya. Akar masalahnya adalah ada pada penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler yang mengabaikan peran agama (Islam). 

Menurut Ibn Khaldun, peradaban cenderung mengalami kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa konsep kunci dalam pemikirannya yang relevan dengan kerusakan peradaban termasuk. Pertama, asabiyah (solidaritas sosial). Ibn Khaldun berpendapat bahwa peradaban dimulai dengan kelompok masyarakat yang memiliki asabiyah (solidaritas sosial) yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, keberlanjutan asabiyah dapat melemah karena kemakmuran, kemewahan, dan kurangnya rasa solidaritas di antara generasi penerus. 

Kedua, siklus naik turun. Ibn Khaldun berpendapat bahwa peradaban mengikuti pola siklus yang dapat diuraikan sebagai berikut : asabiyah tinggi memuncak pada awal peradaban, generasi penerus kehilangan semangat dan keuletan, kemunduran dan siklus dimulai kembali oleh kelompok baru dengan asabiyah yang kuat. 

Ketiga, perubahan lingkungan. Ibn Khaldun juga mengakui bahwa faktor lingkungan, seperti perubahan iklim atau keadaan geografis, dapat berkontribusi pada kerusakan peradaban. Perubahan ini dapat mempengaruhi sumber daya, produksi pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, kemerosotan moral. Ibn Khaldun menyatakan bahwa kemunduran moral dalam masyarakat juga dapat menyebabkan keruntuhan peradaban. Ketidakstabilan moral dapat mengarah pada korupsi, ketidakadilan, dan perpecahan internal. Di Indonesia, kemerosotan moral sudah sampai titip paling rendah, dimulai kerusakan moral pemimpin hingga rakyat jelata. 

Ibn Khaldun menekankan pentingnya memahami sejarah untuk memahami dinamika perubahan dalam masyarakat. Meskipun pemikirannya tidak selalu sepenuhnya relevan dengan konteks modern, konsep-konsepnya tentang siklus peradaban dan pentingnya faktor sosial dalam pembentukan sejarah masih dihargai oleh sejarawan dan ilmuwan sosial. 

Senada, tapi tak sama adalah pendapat Imam al-Ghazali (1058-1111) tentang kemajuan dan kemunduran peradaban suatu bangsa. Imam Al Ghazali adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal karena karyanya dalam bidang filsafat, teologi, dan tasawuf (mistisisme Islam). Meskipun ia tidak secara langsung menyusun teori tentang kerusakan negara seperti Ibn Khaldun, beberapa prinsip dan pandangan etika yang ditemukannya dapat diterapkan pada konteks kerusakan negara. 

Pertama, Imam Al Ghazali membincangkan soal keadilan dan kepemimpinan. Al-Ghazali mengemukakan bahwa keadilan adalah prinsip yang mendasar dalam Islam. Pemerintah yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan di dalam masyarakat. Pemimpin yang korup atau tidak mematuhi prinsip-prinsip keadilan dapat merusak moralitas masyarakat dan mengakibatkan ketidakstabilan. Korupsi di Indonesia telah mencapai taraf yang sangat berbahaya karena seolah telah menjadi budaya yang turun temurun. 

Kedua, moralitas dan Etika. Imam al-Ghazali sangat menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai moral dapat mengakibatkan degradasi moral masyarakat secara keseluruhan. Korupsi dan perilaku tidak etis di tingkat pemerintahan dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai keadilan. 

Ketiga, kepatuhan terhadap hukum Islam. Al-Ghazali memandang pentingnya pematuhan terhadap hukum Islam. Negara yang tidak menerapkan atau melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dapat menghadapi kerusakan dalam tatanan sosial dan moral. Indonesia dengan penerapan hukum sekuler adalah sebuah kesengajaan untuk terjerumus kepada kerusakan dan kehancuran peradaban bangsa ini. 

Keempat, pendidikan dan kebijakan pemerintah. Imam al-Ghazali mengakui pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dan moral. Pemerintah yang tidak mengedepankan pendidikan yang baik dapat merusak masa depan negara. Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memainkan peran dalam kerusakan atau keberhasilan negara. Pendidikan sekuler di negeri ini telah melahirkan generasi amoral. 

Bagaimana dengan pendapat Ibnu Sina tentang peradaban suatu bangsa?Ibnu Sina, juga dikenal sebagai Avicenna (980-1037), adalah seorang cendekiawan Muslim Persia yang memiliki kontribusi besar terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, kedokteran, kimia, matematika, dan astronomi. Meskipun dia tidak secara eksplisit membahas konsep negara adil dalam karyanya, beberapa prinsip dan ide-ide etika yang dikemukakan olehnya dapat memberikan wawasan terkait masalah ini. 

Pertama, keadilan dan hukum. Ibnu Sina mengakui pentingnya keadilan dalam masyarakat. Baginya, keadilan dapat dicapai melalui penerapan hukum yang adil dan merata. Negara yang memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dapat memberikan kestabilan sosial dan melindungi hak-hak individu. 

Kedua, pemerintahan bijaksana. Ibnu Sina mengajukan konsep pemerintahan bijaksana, yang mencakup pemimpin yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Pemimpin yang bijaksana diharapkan dapat memastikan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan ketidakadilan. 

Ketiga, pendidikan dan pengetahuan.  Ibnu Sina meyakini bahwa pendidikan dan pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Negara yang mempromosikan pendidikan dan pengembangan pengetahuan dapat memberikan dasar bagi masyarakat yang lebih adil dan berbudaya. 

Keempat, kesejahteraan masyarakat. Ibnu Sina menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan. Kesejahteraan mencakup kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan, serta keadilan sosial. Pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan rakyatnya dianggap lebih mampu menciptakan lingkungan yang adil. 

Meskipun Ibnu Sina tidak mengembangkan suatu teori politik yang lengkap, konsep-konsep etika dan prinsip pemerintahan yang dikemukakannya dapat memberikan pandangan tentang bagaimana negara yang adil dapat diwujudkan menurut perspektifnya. Ini beberapa pandangan untuk bisa direnungkan oleh para pemimpin muslim agar negerinya tidak menjadi negeri dagelan. 

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, 28/12/23 : 14.05 WIB)

Oleh : Dr. Ahmad Sastra
Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa 
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab