Ahmad Daryoko: Berita Pendirian SPKLU di 38 Kota Menyesatkan - Tinta Media

Sabtu, 26 Februari 2022

Ahmad Daryoko: Berita Pendirian SPKLU di 38 Kota Menyesatkan

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xWzQ2B4CVLqUtvzzZDR_3lVgkFRhQPv0

Tinta Media - Link berita tentang pendirian SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di 38 Kota sepanjang Banda Aceh hingga Surabaya, dinilai oleh koordinator Indonesian Valuation for Energy and Infrastructure (Invest) Ahmad Daryoko sebagai berita menyesatkan.

"Berita di atas sangat menyesatkan. Mana ada PLN memiliki SPKLU tersebut? Yang benar SPKLU itu milik kroni-kroni Oligarkhi Peng-Peng," tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (24/2/2022).

Menurutnya, jaringan retail saat ini bukan lagi milik PLN. Cukup mengherankan baginya, jika dikatakan PLN berbisnis SPKLU. "Sekarang begini, kalau jaringan retail saja sudah bukan milik PLN, masak tiba-tiba PLN bisnis SPKLU?" katanya.

Selain itu, pemasangan logo PLN pada setiap SPKLU, dinilainya sebagai pembohongan publik. "Di setiap SPKLU, dalam foto-fotonya tidak ketinggalan di pasang Logo PLN. Ini pembohongan kepada rakyat secara bar-bar!" tegasnya.

Ia pun menjelaskan, jika retail eks PLN sudah dimiliki Peng-Peng alias penguasa-cum-pengusaha, maka pemilik SPKLU tentu group mereka atau kroninya. Menurutnya, bukan hal sulit bagi mereka untuk melakukan jurus 'katebelece'.

"Perlu diketahui, karena jurus oligarki Peng-Peng di atas yang menjual asset PLN ke Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga, saat ini PLN sudah miskin dan hanya menjadi Event Organizer (EO) Kelistrikan saja," imbuhnya.

Semua itu, menurutnya,  akan terbongkar di saat negara sudah tidak lagi memiliki dana untuk subsidi listrik. "Yaitu ketika China lepas tangan dalam hal ini dan berbalik menagih utang ke Indonesia," ungkapnya.

Ahmad Daryoko menambahkan, pada saat itu kelistrikan sepenuhnya berada di bawah Kartel Listrik Swasta (Liswas). "EO nya bukan PLN lagi, tetapi didatangkan dari Shanghai/Guangzou/ Harbin atau sejenisnya. Konsumen akan berhadapan langsung dengan para taoke (majikan) itu," tegasnya.

Jika sudah dalam kondisi demikian, menurutnya, tak perlu lagi mempertanyakan keberadaan PLN.

"Kalau sudah seperti itu, jangan tanyakan lagi PLN ke mana? Seperti rakyat Philipina yang menanyakan NAPOCOR ke mana? Padahal rakyat Philipina yang awalnya minta NAPOCOR dijual /dibubarkan," pungkasnya.[] Ikhty
Rekomendasi Untuk Anda × +

Bagikan artikel ini

Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini.

Artikel Menarik Lainnya :