Warga Wadas Tolak Tambang Andesit, Ini yang Bisa Dilakukan...
Tinta Media - Penolakan Warga Wadas terkait penambangan batu andesit yang berakibat adanya ancaman, kekerasan, teror dan lain-lain, dan telah mengadukan kasusnya ke PTUN, PTTUN hingga MA namun kalah, dinilai Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. masih bisa terus melakukan pengaduan ke lembaga lain.
“Warga wadas yang menolak itu sebenarnya tetap menjadi pihak yang harus dilindungi baik secara hukum maupun secara hak asasi manusia. Tidak boleh dilakukan semena-mena. Saya kira, upaya untuk mengadukan, misalnya ada ancaman, kekerasan, teror dan lain-lain, itu bisa terus dilakukan,” tuturnya dalam segmen Tanya Profesor: Telak!! Prof. Suteki Sanggah Pernyataan Mahfud MD Soal Wadas di kanal YouTube Prof. Suteki, Jum’at (11/2/2022).
Prof. Suteki pun menyebutkan sejumlah lembaga negara yang bisa menjadi tempat menyampaikan aduan warga Wadas. “(Upaya) bisa terus dilakukan baik kepada Komnas HAM atau kepada Ombudsman. Kemarin, misalnya, tersiar kabar ada pertambangan yang tidak berizin. Kemudian kepada KPK kalau misalnya ternyata ada indikasi KKN atau kolusi, korupsi dan nepotisme. Bahkan juga pada Kapolri atau kepada Presiden. Karena warga diwakili oleh wakil rakyat, baik yang duduk di DPR maupun di DPD, saya kira berhak untuk mengajukan nasib ini kepada DPR dan DPD. Khususnya di komisi III atau bidang lain yang terkait dengan pengembangan ESDM,” bebernya.
Selain itu, menurutnya, warga Wadas juga bisa meminta agar proses penambangan batu andesit ditunda, setidaknya sampai masa perbaikan UU Cipta Kerja selesai. “UU Cipta Kerja yang selama ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu, selama dua tahun kan masih ada masa perbaikan. Sementara kita tahu, perintah atau amar putusan MK juga memerintahkan Presiden untuk tidak membuat kebijakan, atau dalam arti kongkrit proyek-proyek, yang mempunyai efek strategis yang meluas,” ungkapnya.
Warga Wadas, menurutnya, juga bisa memberi saran kepada pemerintah agar mencari solusi alternatif tempat lain yang bisa memenuhi kebutuhan batu andesit guna pembangunan bendungan tersebut. “Apakah hanya satu-satunya tempat, di Desa Wadas itu?” tanyanya.
Atau jangan-jangan, menurutnya, ada agenda terselubung? Ia pun mempertanyakan sebenarnya ada apa di dalam perut Desa Wadas itu? Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sebuah penelitian menyebutkan batu andesit yang terdapat di Wadas bukan batu andesit biasa.
“Menurut kementerian ESDM, potensi batuan andesit Desa Wadas bukan vulkanik produk muntahan gunung berapi atau bisa dikatakan bukan batuan andesit biasa. Melainkan vulkanik produk lelehan magma yang keluar secara perlahan dari perut bumi yang membatu. Sehingga, memiliki kontur dan warna yang sangat variatif. Sangat disayangkan kalau hanya untuk bahan fondasi. Cocoknya adalah untuk aksesoris dengan harga jual yang mahal. Kisarannya, katanya ini sekitar Rp 30 juta per meter kubik,” bebernya.
Prof. Suteki melanjutkan, kisaran batu andesit yang dibutuhkan pemerintah hanya sekitar 18,5 juta meter kubik. Jika dihitung, menurutnya, bisa mencapai ribuan triliun.
“Kisarannya yang dibutuhkan oleh pemerintah hanya sekitar 18,5 juta meter kubik, lalu yang terukur disitu sekitar 262,7 juta meter kubik. Kalau ini misalnya dihitung, jumlahnya bisa mencapai tujuh ribu sekian triliun,” imbuhnya.
Ia kembali menegaskan, batu andesit di Desa Wadas berbeda dengan batu andesit di daerah lain. Sehingga menurutnya, bisa mencari alternatif di tempat lain agar tidak mengganggu ekosistem di Desa Wadas.
“Batu andesit ini beda dengan lainnya. Kalau ini hanya untuk membangun waduk atau bendungan kan eman-eman. Karena nilainya justru lebih mahal. Oleh karena itu, menurut saya, apakah tidak ada tempat lain? Misalnya dari Magelang yang itu merupakan muntahan gunung berapi sehingga tidak perlu mengganggu ekosistem di Wadas,” pungkasnya. [] Ikhty
