Tinta Media - Bupati Manggarai, NTT, Herybertus G.L. Nabit memecat 249 nakes non Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan ini dilakukan setelah ratusan nakes non ASN tersebut berdemonstrasi menuntut perpanjangan kontrak kerja dan
kenaikan upah. Bupati menganggap bahwa aksi tersebut sebagai bentuk
ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan bawahan pada atasan. Di sistem kapitalisme
ini nyatanya persoalan upah rendah bukan hanya terjadi pada nakes saja tetapi
di bidang lain pun sama seperti guru honorer, buruh pabrik, buruh tani dan lain
sebagainya.
Ketika DPRD Kabupaten Manggarai Matias Masir mengatakan
bahwa "Ratusan Nakes yang berdemonstrasi sebenarnya hanya ingin berdialog
dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD. Mereka hanya minta gajinya di
naikkan dari Rp.600 ribu sebab sangat jauh dari UMR NTT (sekitar 2 juta
lebih)". Upah rendah pada nakes bukan hanya terjadi di Manggarai NTT saja
tetapi di wilayah lain pun banyak yang bernasib sama. Masih ada 34,5% nakes dan
tenaga medis yang mendapat gaji di bawah UMR. Alasan klasiknya penyebab gaji
para nakes jauh di bawah UMR karena pemerintah setempat sering kali kekurangan
dana untuk menggaji para honorer. Padahal kecilnya gaji nakes akan sangat
berdampak pada menurunnya efektivitas dan inisiatif kerja.
Semua ini dampak dari penerapan sistem kehidupan kapitalis.
Sistem ini membolehkan siapa pun mengelola SDA, sedangkan jika SDA dikelola
oleh swasta/asing tentu keuntungan besar akan masuk pada kantong mereka.
Seperti misalnya di NTT yang terkenal dengan berlimpah logam mangan, emas, batu
bara, nikel, tembaga dan lain-lain. Tetapi semua SDA-nya di kelola oleh asing
sehingga kebermanfaatannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan dalam sistem
ini posisi penguasa hanya sebagai regulator yang tidak memiliki visi untuk
menyejahterakan rakyatnya. Melainkan hanya sebagai regulator bagi para pemilik
modal. Juga sistem Politik Demokrasi hanya melahirkan penguasa oligarki yang
justru melindungi kepentingan para pengusaha dan mengabaikan hak rakyatnya.
Berbeda hal dengan sistem kapitalisme, di dalam sistem Islam
penguasa sangat memperhatikan hak rakyatnya termasuk hal sehat dan hidup layak.
Pemenuhan kebutuhan rakyat dan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian utama
bagi para penguasa untuk dipenuhi. Aturan kepemilikan yang jelas dan ketat
menjadikan SDA hanya boleh di kelola oleh negara. Dan pendistribusiannya
dipastikan sampai ke tangan seluruh rakyat baik dalam bentuk pemenuhan
kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan maupun keamanan rakyat.
Karena sejatinya SDA dan hasil pengelolaannya adalah milik rakyat yang tidak
boleh dikuasai dan dinikmati oleh individu ataupun segelintir orang pemilik
modal saja.
Begitu pun persoalan upah rendah bisa teratasi, sebab
pemasukan negara akan sangat melimpah dari hasil kekayaan alam dan pos-pos
pemasukan negara yang lainnya. Maka bukan hanya upah yang tinggi bagi nakes
saja tetapi juga fasilitas kesehatan yang mumpuni dan merata akan ada di
seluruh wilayah dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Di
bidang kesehatan semua di bawah kontrol negara, baik itu rumah sakit besar
maupun kecil dari kota hingga desa. Sehingga bisa di pastikan seluruh rakyatnya
mendapatkan pelayanan yang sama.
Selain kepemilikan, Islam pun memosisikan penguasa sebagai
raa'in dan junnah yaitu pengurus dan pelindung bagi rakyatnya. Kesejahteraan,
keselamatan dan keamanan rakyat menjadi prioritas utama negara terhadap seluruh
rakyatnya. Maka saatnya beralih ke sistem Islam kaffah yang mampu menjadikan kehidupan
adil, sejahtera, aman dan berkualitas. Dan semua permasalahan kehidupan akan
terpecahkan karena hanya sistem Islam satu-satunya sistem yang berasal dari
Pencipta manusia dan seluruh alam semesta yang Maha Sempurna. Yang tidak
mungkin cacat, dan tidak adil, sehingga sangat layak sebagai satu-satunya
aturan hidup yang sempurna dan solusi yang hakiki bagi seluruh permasalahan
kehidupan manusia. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.
Oleh: Ummu Arkaan
Sahabat Tinta Media
