Tinta Media - Besar banget utang Pemerintahan Presiden Jokowi sekarang, bisakah cari uang buat bayar? Sementara IMF sudah memerintahkan agar Bank Indonesia (BI) menghentikan pembiayaan APBN. Selama ini setiap tahun BI membeli (SUN) di pasar perdana lebih dari Rp. 1000 triliun setahun.
Lalu dari mana lagi Presiden bisa dapat uang untuk bayar utang? Utang dalam negeri *pemerintah* Jokowi Rp. 3860 triliun. Selanjutnya utang luar negeri *pemerintah* Jokowi Rp. 2920 triliun. (Data diambil dari laporan Bank Indonesia, 2022)
Jadi total utang pemerintah Jokowi ini sekarang Rp. 6700-7000 triliun tergantung kurs rupiah terhadap dolar. Ini utang pemerintah saja, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.
Bagian yang masih tetap rawan adalah utang luar negeri pemerintah yang dapat mengejar dengan cepat jika kurs bergerak ke Rp. 20 ribu per USD. Jika ini terjadi maka nilai utang luar negeri pemerintah akan melompat menjadi Rp. 4000 triliun. Jika ditambah utang dalam negeri pemerintah maka nilainya akan mencapai Rp. 8000 triliun. Ini bisa terjadi dalam sekejap.
Dalam kebiasaan selama ini utang luar negeri *pemerintah* mengambil porsi di atas 51 persen. Dengan demikian sangat masuk akal jika kurs kemungkinan akan bergerak dengan cepat ke 20 ribu per USD.
Lalu darimana Pemerintah Jokowi mendapatkan uang untuk membayarnya? Ini bagian tersulit yang dihadapi Jokowi dalam dua tahun ke depan jika Dia tetap presiden dan bisa mempertahankan kekuasaannya. Coba kira kira darimana Indonesia bisa dapat uang banyak buat bayar utang pemerintah tersebut?
Jika terjadi sedikit kemelut di BUMN pemerintah juga harus memikirkan menyelematkan keuangan BUMN. Utang BUMN telah meningkat dengan cepat dalam setengah dekade terakhir melewati jumlah utang pemerintah, nilainya mencapai Rp. 7000 triliun. BUMN telah menjadi tulang punggung pemerintah dalam merealisasikan berbagai mega proyek, dengan sepenuhnya dibiayai oleh utang BUMN. Utang BUMN banyak berasal dari dana publik seperti Jamsostek, Dana Haji, dana asuransi BUMN, dan dana Bank. Pie iki.
Selama ini orang selalu mengatakan tidak mungkin Pemerintah membiarkan BUMN seperti Pertamina dan PLN bangkrut. Dikatakan pula kalau garuda Garuda atau BUMN Karya bangkrut rakyat gak masalah, karena Pertamina dan PLN itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian maka pemerintah pasti selamatkan! Itu katanya.
Pertanyaannya kalau pemerintah dan BUMN bangkrut bersamaan, kemana Presiden Jokowi akan pergi cari uang? Masih adakah yang mau kasih uang? Kalau IMF sudah menyatakan agar BI berhenti melakukan Pembiayaan APBN, maka Jokowi kesulitan uang lebih dari Rp. 1000 triliun setahun, berarti Presiden Jokowi Gagal Anggaran. Wis!
Oleh: Salamuddin Daeng
Pengamat Ekonomi Politik
Referensi: kanalngudutkretek.com