Ahmad Sastra: Indonesia Butuh Pemimpin yang Adil

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 16, 2022    Comment   

Ahmad Sastra: Indonesia Butuh Pemimpin yang Adil

Tinta Media - Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra menilai bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan. 

“Indonesia butuh pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan,” tuturnya kepada Tinta Media, Sabtu (15/10/2022).

Menurutnya, saat ini Indonesia dalam cengkeraman kapitalisme sekuler yang penuh kezaliman kepada rakyat. Sehingga tidak ada sedikit pun keadilan di negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Sementara sekularisme adalah anti agama yang destruktif. 

 “Sistem kapitalisme sekuler ini dikendalikan oleh oligarki yang rakus dunia dengan menguasai sumber daya alam secara membabi buta,” ujarnya. 

Ahmad mengkritik posisi Indonesia sebagai negeri muslim terbesar dunia, menjadi rujukan bagi dunia muslim lainnya. Tetapi justru menjadi negeri yang penuh kezaliman dan selalu memiliki pemimpin yang anti Islam. 

“Karena Indonesia dengan sistem kapitalisme demokrasi sekuler merupakan sistem kufur yang sarat kezaliman, sementara pemimpin yang lahir dari sistem ini tidak lebih dari para jongos penjajah yang kerjanya hanya merusak kehidupan dan lingkungan,” kritiknya. 

Ia mengungkapkan bahwa pemimpin yang adil akan terbentuk jika diterapkan Islam di dalamnya. 

“Islam adalah agama dan ideologi yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan Islam bisa diterapkan dalam setiap aspek kehidupan,” ungkapnya. 

Baginya keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. 

“Seluruh masyarakat muslim dan non muslim yang hidup di bawah Daulah Islam akan memperoleh hak dan kewajibannya secara adil, seadil-adilnya,” tuturnya. 

Keadilan dalam pandangan Islam adalah di saat meletakkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah. Ia mengatakan bahwa mewujudkan keadilan dengan demikian bukan hanya soal pemahaman terhadap hukum, namun juga berkait erat dengan keahlian di bidangnya. 

“Dan termasuk menyia-nyiakan amanah di saat menyerahkan tugas bukan kepada ahlinya,” katanya. 

Ahmad menjelaskan bahwa Islam sebagai sistem hukum adalah representasi dari keadilan yang sempurna jika diterapkan secara kafah. Dan Rasulullah sebagai seorang pemimpin adalah teladan dalam keagungan akhlak. 

“Adalah kesempurnaan bagi sebuah bangsa jika menerapkan sistem sempurna yang adil dan memiliki pemimpin yang berakhlak agung,” jelasnya. 

Ia menguraikan bahwa ada tiga prinsip keadilan yang harus diwujudkan dalam sebuah negara, jika tidak terwujud maka akan muncul kezaliman. 

Pertama, adalah prinsip menuhankan Tuhan. “Maknanya negara tersebut akan dipandang adil oleh Allah jika rakyatnya mengakui Allah sebagai Tuhan, lantas menyembah dan menaati aturan-Nya,” ujarnya. 

Baginya menuhankan yang bukan Tuhan adalah sebuah kezaliman, apalagi menaati aturan bukan dari Tuhan. 

Kedua, memanusiakan manusia. Maknanya adalah bahwa pemerintah harus memahami hakikat rakyat sebagai manusia yang diciptakan Allah sehingga cara pandang rakyat harus sejalan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. 

“Dari sinilah akan lahir perangkat hukum yang bertujuan meningkatkan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu menjadi penguasa sangatlah berat jika tidak berbuat adil,” ucapnya. 

Ketiga, adalah mengalamkan alam di mana keadilan juga bisa diwujudkan dengan cara pandang yang benar terhadap sumber daya alam (laut, udara, dan darat), termasuk di dalamnya hewan-hewan. 

“Pemerintahan yang adil adalah yang mampu mengelola sumber daya alam sesuai dengan hukum dan aturan dari Allah Yang Maha Adil,” katanya. 

Ia mengkritisi bahwa alam semesta itu diciptakan Allah untuk dijaga dan dimanfaatkan bukan dirusak sesuai kepentingan hawa nafsu. 

“Apalagi diprivatisasi dan dikuasai oleh asing dan aseng. Jelas haram,” kritiknya. 

Ia menegaskan bahwa persoalan yang rumit ketika hukum-hukum produk manusia dijadikan sebagai sandaran untuk mewujudkan keadilan berbangsa dan bernegara. 

“Sebab kepentingan politik pragmatis yang mendominasi para pemimpin seringkali justru menyalahgunakan kekuasaan untuk menciptakan ketidakadilan,” tegasnya. 

Ahmad menyatakan jika Indonesia ingin menjadi lebih baik maka harus menerapkan Islam secara kafah dan memiliki pemimpin yang taat kepada hukum Allah. 

“Indonesia membutuhkan pemimpin yang muslim, berakal, adil, mampu, laki-laki, dan balig. Selain itu karakter pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah yang shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Orang berakal pasti mau tawaran ini?” pungkasnya. [] Ageng Kartika

2,45 Juta Remaja ODGJ, Siyasah Institute: Ini Peringatan bagi Keluarga dan Pemerintah

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 16, 2022    Comment   

2,45 Juta Remaja ODGJ, Siyasah Institute: Ini Peringatan bagi Keluarga dan Pemerintah

Tinta Media - Menanggapi hasil riset 2,45 juta remaja di Indonesia tergolong orang dengan gangguan jiwa, Direktur Siyasah Institute Ustadz Iwan Januar menilai bahwa ini menjadi peringatan bagi keluarga dan pemerintah.

"Ini peringatan untuk banyak keluarga di tanah air, juga untuk pemerintah bahwa ada masalah dalam lingkungan sosial dan pendidikan anak-anak dan remaja kita," tuturnya dalam wawancara eksklusif bersama Tinta Media, Sabtu (15/10/2022).

Menurutnya, para remaja akan sehat mentalnya bila hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang sehat. "Punya pandangan hidup yang benar, nilai-nilai sosial yang benar serta punya support yang kuat dari lingkungan dan negara," imbuhnya.

Menurutnya, yang menjadi akar masalah itu karena remaja tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga, berarti ada persoalan dalam lingkungan keluarga mereka. Bisa karena orang tua yang tidak berfungsi sebagai pendidik, "Atau karena nilai-nilai yang ditanamkannya keliru seperti kebahagiaan materi alias hedonisme," ujarnya 

Ia melanjutkan bahwa remaja juga hidup di lingkungan masyarakat termasuk dunia maya. Hari ini masyarakat minim nilai sosial yang benar dan sehat, serta semakin individualistis. "Tidak memberi support sosial yang membantu remaja," paparnya.

Ustaz Iwan Januar melihat bahwa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini adalah keluarga, masyarakat, dan negara yang berkewajiban melindungi masyarakat dan menjaga nilai-nilai sosial yang benar dan sehat. 

Dengan demikian lanjutnya, masyarakat harus punya kepedulian seperti melakukan amar maruf nahi munkar pada remaja, juga memberikan support system yang baik, "Sehingga remaja merasa aman dan nyaman agar mental mereka sehat," tukasnya.

Ia menjelaskan bahwa negara dalam Islam berkewajiban menjaga akal dan kehormatan serta keamanan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus menjaga jangan sampai budaya liberal, hedonisme, individualistis masuk ke dalam lingkungan. 

"Negara juga harus bekerja keras mendidik warga agar bisa membangun keluarga yang sehat sesuai nilai-nilai Islam", ungkapnya.

"Selain, itu negara harus memiliki sistem dan juga institusi yang dapat melakukan recovery mental bila remaja mengalami gangguan kesehatan mental," pungkasnya.[] Ajira

Dugaan Mi Instan Terkontaminasi Etilen Oksida, HELPSharia: Negara Wajib Menjaga Akal dan Jiwa

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 16, 2022    Comment   

Dugaan Mi Instan Terkontaminasi Etilen Oksida, HELPSharia: Negara Wajib Menjaga Akal dan Jiwa

Tinta Media - Merespon kabar kontaminasi senyawa organik etilen oksida (ETO) pada salah satu produk mi instan, anggota Healthcare Professionals for Sharia (HELPSharia) dr. Muhammad Amin Sp.MK., mengatakan negara  wajib  menjaga akal dan jiwa.

“Konsep dalam agama kita Islam, negara  diadakan untuk mewujudkan beberapa hal yang salah satunya adalah negara wajib  menjaga akal dan menjaga jiwa,” ungkapnya dalam Kabar Petang: Ada Bahaya di Balik Kelezatan Mi Instan? Di kanal Youtube Khilafah News, Rabu (12/10/2022).

 

Khalifah (kepala negara dalam Islam), jelas Amin, akan menggunakan semua potensi yang ada dalam kekuasaan atau kewenangannya untuk menjaga warganya baik warga yang beragama Islam maupun yang beragama non muslim yang disebut sebagai kafir dzimmi.

 

Amin mengatakan, seorang pemimpin wajib menopang segala sesuatu terkait keberlangsungan hidup rakyat, karena seorang khalifah selain bertanggung jawab kepada umat yang memilihnya, juga bertanggung jawab kepada Allah Swt.

 

“Seorang pemimpin adalah penggembala dan dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa-apa yang diigembalakan,” tutur Amin mengutip sabda Rasulullah Saw.

 

Amin mengatakan, bagaimana kalau rakyat yang digembalakan itu kemudian menjadi pusing, menjadi kesemutan dan seterusnya akibat menggunakan bahan-bahan pangan yang memiliki residu yang dalam kadar tinggi misalkan itu bisa menyebabkan macam-macam sampai ke kuguguran. “Itu tidak akan dilakukan oleh khalifah,” ungkapnya.

 

Berangkat dari situ, lanjut Amin, khalifah akan memberikan semua fasilitas untuk para penelitinya agar meneliti sampai seberapa kadar bahan-bahan berbahaya tadi itu menguntungkan bagi manusia dan sampai di kadar berapa konsentrasi bahan-bahan tadi itu menimbulkan efek negatif bagi manusia.

 

 “Seorang khalifah akan betul-betul membuat kebijakan berdasarkan hadis di atas, bukan berdasarkan aspek ekonomi atau aspek politik,” tegasnya.

 

Pertanggungjawaban di hadapan Allah, sambung Amin, betul-betul akan mempengaruhi kebijakan khalifah kepada rakyatnya, sehingga khalifah tidak akan membiarkan bahan pangan yang berbahaya beredar di tengah masyarakat.

 

“Tentu khalifah tidak akan membiarkan seperti itu,” tandasnya.

 

Dugaan Kontaminasi

 

Dikabarkan, setelah Hongkong dan Singapura, Malaysia juga tengah menyoroti salah satu produk mi instan ‘Mie Sedaap’ menyusul dugaan kontaminasi etilen oksida.

 

Masyarakat diimbau untuk memperhatikan dua jenis produk Mei Sedaap yakni Korean Spicy Chicken tanggal kadaluarsa 21 Mei 2023 dan Korean Spicy Soap tanggal kadaluarsa 17 Maret 2023.

 

Meski demikian, Amin mengatakan bahwa publik seharusnya tahu apa itu ETO beserta kegunaannya. “Sebenarnya kegunaannya dalam bidang industri ada. Misal sebagai fumigan untuk pangan dan tekstil, lalu di bidang kesehatan untuk sterilisasi instrumen kebutuhan operasi,  kemudian sebagai fungsida di bidang pertanian,” paparnya.

 

Hanya, sambung Amin, apabila penggunaannya tidak sesuai prosedur maka bahayanya bisa menimbulkan iritasi hingga koma, juga menyebabkan kanker dalam jangka panjang.

 

Amin melihat, dalam pengaturan pemerintah sudah membuat regulasi tentang penggunaan etilen oksida di masing-masing bidang yang membutuhkan.

 

“Meski demikian negara (khilafah) tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya.

 

Dengan kata lain, sambungnya, apabila penelitian dalam bidang kesehatan menghasilkan data yang mengatakan bahwa bahan-bahan tertentu memang berbahaya bagi kesehatan, negara tidak akan membiarkan produk-produk pangan tersebut  beredar di masyarakat.[] Irianti Aminatun

 

Jadikan Manusia Bermental Rapuh, MMC: Sistem Kapitalisme Gagal Atur Kehidupan

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 15, 2022    Comment   

Jadikan Manusia Bermental Rapuh, MMC: Sistem Kapitalisme Gagal Atur Kehidupan

Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) mengungkap kegagalan sistem kapitalisme dalam mengatur kehidupan, sehingga menciptakan manusia-manusia bermental rapuh.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatan mental telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat baik di tingkat global maupun nasional. Keberadaan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang ada sejak tahun 1992 menunjukkan bahwa sistem kapitalisme gagal dalam mengatur kehidupan, sehingga menciptakan manusia-manusia bermental rapuh," tutur narator dalam serba-serbi MMC: Peringati Hari Mental Sedunia Penyakit Mental Masih Pelik dalam Kapitalisme di kanal youtube Muslimah Media Center, Senin (10/10/2022).

Menurutnya, kapitalisme dengan asasnya sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan membuat banyak orang termasuk kaum muslimin tidak memahami tujuan hidupnya.

“Masyarakat sekuler merasa bahwa hidup ini hanyalah mencari kesenangan dunia yang berstandar pada materi sehingga ketika materi, harga dan jabatan, prestis, tidak mampu digapai. Masyarakat akan gagal dan merasa disingkirkan dari hiruk-pikuk kehidupan maka cepat ataupun lambat banyak orang yang akan mengalami depresi dan putus harapan, begitupun ketika ditimpa ujian atau kesulitan hidup,” bebernya. 

"Masyarakat sekuler tidak akan mampu menanganinya dengan cara yang benar justru memilih bunuh diri," tambah narator.

Selain itu sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi negara ini, menurutnya, telah melegalkan aturan yang dibuat oleh manusia yang serba terbatas dan sarat akan kepentingan. "Penguasa akan membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat namun menguntungkan golongannya dan elit kapital, kehidupan rakyat semakin sempit di tengah naiknya harga-harga kebutuhan hidup, PHK masalah kerja terjadi di mana-mana, tidak ada jaminan negara bagi rakyat. Rakyat seakan dibiarkan sendiri menghadapi kesulitan hidup," terangnya. 

“Penguasa dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai regulator kebijakan, bukan pelayan umat. Maka tidak heran meski berpuluh-puluh tahun hari kesehatan mental diperingati justru isu kesehatan mental makin merajalela karena sistem kapitalisme-lah yang merupakan pabrik penyakit mental itu sendiri,” paparnya.

Sistem Islam

Hal ini sangat berbeda dengan negara yang menerapkan Islam secara sempurna, lanjut narator, negara khilafah, karena hanya Islam satu-satunya agama dan sistem hidup yang lurus sesuai fitrah penciptaan, menyejahterakan dan mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. 

"Pemimpin dalam Islam akan benar-benar memosisikan diri sebagai ra’in (pengurus urasan rakyat) dan bertanggung jawab karena ia yakin dan menyadari betul bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat," ungkapnya.

“Khilafah melalui sistem pendidikan islam berbasis akidah mampu mencetak orang-orang yang bermental kuat kuat dan berjiwa kepemimpinan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk syaksiyyah islamiyyah (kepribadian islam) dan mencetak para ahli, baik ilmu agama maupun ahli ilmu terapan. Pembentukan kepribadian islam akan membentuk masyarakat memiliki keimanan yang kokoh dan senantiasa terikat dengan syariat islam maka masyarakat yang terbentuk adalah orang-orang shalih dan menstandarkan kebahagiaan pada ridha Allah semata,” jelas narator panjang.

Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sehingga negara khilafah bertanggungjawab untuk mewujudkan pendidikan terbaik yang mudah diakses setiap rakyatnya.

Narator mengutip kitab Mukaddimah Ad-Dustur UUD negara Islam dalam pasal 173 yang menyebutkan, “negara wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia di dalam kancah kehidupan bagi setiap indivdu baik laki-laki maupun perempuan dalam dua jenjang pendidikan; jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan secara cuma-cuma.”

Berjalanannya sistem pendidikan yang demikian, kata Narator,  tentunya harus didukung oleh sistem ekonomi yang kuat. Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi islam berbasis Baitul mal sehingga mendapatkan sumber-sumber pemasukan negara bagi pembiayaan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Biaya pendidikan akan diambil dari pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara (fai’ dan kharaj). 

"Inilah gambaran sistem islam yang mampu mencetak generasi cemerlang bermental kokoh selama 13 abad lamanya. Hanya dengan penerapan sistem Islam di bawah naungan khilafah rakyat akan sejahtera, senantiasa dalam ketaatan dan bahagia hakiki,” pungkasnya.[] Khaeriyah Nasruddin

FIWS Sayangkan Sikap Politik Indonesia atas Penindasan Muslim Uighur

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 15, 2022    Comment   

FIWS Sayangkan Sikap Politik Indonesia atas Penindasan Muslim Uighur

Tinta Media - Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menyayangkan sikap politik Indonesia terhadap penindasan Muslim Uighur. 

"Menyayangkan sikap politik Indonesia terkait dengan Muslim Uighur ini, sangat irit berbicara tentang penindasan yang dialami Muslim Uighur," ujarnya dalam kabar Petang: Pemerintah RI Cuek terhadap Derita Muslim Uighur? Melalui kanal YouTube Khilafah News, Selasa (11/10/2022).

Menurut Farid, hal ini seharusnya tidak terjadi. Karena negara Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Muslim. Sehingga wajar jika memberikan perhatian. 

"Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam adalah sangat wajar memberikan perhatian sangat besar terhadap kondisi umat Islam di tempat-tempat yang lain," ujarnya. 

Farid juga menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. "Umat Islam sesungguhnya merupakan umat yang satu umatun wahidatun," ungkapnya.

Ia menilai bahwa tindakan Cina kepada Muslim Uighur adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan. "Apa yang terjadi pada kaum muslimin, muslim Uighur di cina jelas jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan," pungkasnya.[] Teti Rostika